Indonesia Bisaa

Masa Depan Ekonomi Indonesia

 

Bagaimanapun juga ekonomi Indonesia harus tetap jalan, meskipun masa depan ekonomi Indonesia sangat sulit diprediksi dan masih mengkhawatirkan. Melihat kondisi diatas maka mau tidak mau, rujukan yang harus segera di mulai adalah memperkuat APBN. Tidak bisa tidak, jika kita ingin keluar dari kemelut hutang LN syarat utamanya adalah kemandirian dalam anggaran belanja negara dan konsistensi kebijakan pemerintah. Saat sekarang memang sangat sulit terpenuhi, tapi minimal kebijakan kearah sana harus sudah di mulai. Untuk menyatakan putus hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus mampu menyediakan devisa negara yang cukup besar untuk menutup anggaran belanja negaranya.  Dan jelasnya sangat berat, karena kebijakan akan mengarah pada penggalian potensi keuangan dalam negeri disamping merampingkan anggaran atau penghematan besar-besaran. Peningkatan pajak dan dan obligasi pemerintah bisa jadi akan menjadi tumpuan. Hanya dengan cara inilah minimal ketergantungan kita terhadap IMF sedikit dapat berkurang. Namun demikian kebijakan mengali potensi dalam negeri ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perangkat pajak yang belum berjalan efektif menjadi kendala tersendiri. Administrasi perpajakan yang belum tertata rapi menimbulkan kesimpangsiuran begitu rupa. Dana-dana yang masuk ke kas negera tidak jelas juntrungannya, disamping tidak ada mekanisme kontrol yang efektif. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, meskipun demikian ini bukan kesalahan rakyat semata. Banyak departemen yang masih memiliki Debt Account atau lebih populer dengan dana non budgeter.  Menggali dana dalam negeri lewat instrument obligasi pemerintah juga satu alternatif, namun sayangnya sampai sekarang juga belum mampu berjalan efektif. Bahkan jika obligasi pemerintah tidak dikelola dengan baik akan menjadi boom waktu dimana bencana fiskal akan terjadi di masa datang. Apalagi dalam kaitannya dengan hutang LN. Jatuh tempo obligasi pemerintah bisa menjadi malapetaka ke dua. Pertama, meskipun re-financing dimungkinkan akan tetap memicu terjadinya lonjakan tingkat bunga pasar. Kedua, kemungkinan terjadinya ‘crowding out effect’ di sektor swasta dipasar finansial. Ketiga, dimungkinan terjadi tekanan pada APBN, sebagai akibat dari jatuh tempo pembayaran pokok hutang. Ini yang harus juga di waspadai. 

Selain itu mengerakkan roda sektor riil dalam negeri sudah harus digalakkan kembali. Untuk itu sektor riil sangat membutuhkan propaganda dan konsistensi dari pemerintah mengenai rincian kebijakan ekonomi nasional. Pelaku usaha memerlukan panduan dalam menjalankan usahanya. Tanpa kejelasan dari pemerintah, dikhawatirkan pelaku usaha mendapat kesan pemerintah mengesampingkan pelaku usaha nasional dan cenderung memperhatikan investor asing. Satu pekerjaan besar bagi pemerintahn untuk memutar sektor riil.  Akhirnya semua harus dimulai dari kesadaran betapa rentan dan berbahaya kondisi ekonomi Indonesia dimasa datang. Beban ini tidak saja ditanggung pemerintah tapi juga harus menjadi kesadaran nasional untuk tidak terjerumus kembali ke krisis ekonomi untuk kedua kalinya. Semoga!

Transformasi Industri

Transformasi mengandung makna, perubahan bentuk yang lebih dari, atau melampaui perubahan bungkus luar saja.Transformasi sering diartikan adanya perubahan atau perpindahan bentuk yang jelas, pemakaian kata transformasi menjelaskan perubahan yang bertahap dan terarah tetapi tidak radikal. Walaupun demikian pengertian transformasi sendiri secara konkret masih suatu wacana yang membingungkan, banyak pandangan yang berbeda dari pemakaian kata tersebut yang hanya disesuaikan dengan perspektif parsial para penggunanya.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

         

Cabang-cabang industri meliputi :

Berikut adalah berbagai industri yang ada di Indonesia:

§  Makanan dan minuman

§  Tembakau

§  Tekstil

§  Pakaian jadi

§  Kulit dan barang dari kulit

§  Kayu, barang dari kayu, dan anyaman

§  Kertas dan barang dari kertas

§  Penerbitan, percetakan, dan reproduksi

§  Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar dari nuklir

§  Kimia dan barang-barang dari bahan kimia

§  Karet dan barang-barang dari plastik

§  Barang galian bukan logam

§  Logam dasar

§  Barang-barang dari logam dan peralatannya

§  Mesin dan perlengkapannya

§  Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data

§  Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya

§  Radio, televisi, dan peralatan komunikasi

§  Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam

§  Kendaraan bermotor

§  Alat angkutan lainnya

§  Furniture dan industri pengolahan lainnya

Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

I.             JENIS-JENIS KEMISKINAN DAN DEFINISINYA

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut

v  Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

v  Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

II.           FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

III.          KEBIJAKAN ANTIKEMISKINAN

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

                                                                 a.     Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

                                                                 b.     Intervensi jangka menengah dan panjang

o   Pembangunan sektor swasta

o   Kerjasama regional

o   APBN dan administrasi

o   Desentralisasi

o   Pendidikan dan Kesehatan

o   Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

Pembangunan Daerah

Tiap-tiap daerah harus memerhatikan kemajuannya, salah satunya dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan Daerah secara umum meliputi :

F  Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri.

F  Peningkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata.

F  Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian.

F  Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan EKOSOSBUD dan kualitas lingkungan.

F  Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memlihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berikut ini merupakan tujuan pembangunan daerah :

·         Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)

·         Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan

·         Menciptakan atau menambah lapangan kerja

·         Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah

·         Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan SDA nya. maka dari itu mari kita sama-sama memanfaatkan SDA kita dengan tehnologi dari negara kita sendiri. 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,  kebijakan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mnengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara dan biasanya diakaitkan dengan masalah perpajakan.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan danA atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

sumber : organisasi.org

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Di dalam sistem perekonomian Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang disebut Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank sentral di Indonesia yang secara lebih rinci memiliki tugas :

·         Sebagai bank-nya pemerintah, dalam arti membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.

·         Sebagai bank-nya bank umum, dalam arti akan membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkannya.

·         Sabagai lembaga pengawasan kegiatan lembaga keuangan, dalam arti mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi peredaran uang dan iklim investasi.

·         Bersama lembaga pemerintah terkait lainnya bertugas sebagai lembaga pengawas kegiatan ekonomi disektor luar negri.

·         Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (kertas dan logam)

Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijakan moneter ini dapat dikelompokan menjadi 2 jenis kebijakan moneter yakni :

1.       Kebijakan moneter kuantitatif

Sesuai dengan namanya jenis kebijakan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.

Kebijakan jenis ini umumnya dijalankan dengan 3 cara : Pertama dengan melakukan operasi pasar terbuka, yakni dengan memperjual-belikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki oleh bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit.  

Kedua, dengan meningkatkan suku bunga diskonto. Cara kedua ini alternatif atau pendukung dari cara operasi pasar terbuka. Tingkat bunga diskonto adlah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara bank Indonesia dengan bank umum. Proses dari cara ini ialah , dengan asumsi yang sama, bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, maka tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan ,menaikan tingkat suku bunga diskonto. Dengan suku bunga yang tinggi maka bank umum tidak akan meminjam uang dari bank Indonesia dengan jumlah yang banyak. Sehingga uang yang ada di bank umum juga menjadi sedikit, sehingga uang yang tersalurkan ke masyarakat juga sedikit. Dengan demikian uang yang beredar tidak menjadi lebih banyak lagi.

Ketiga, dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum. Jika bank umum memiliki kelebihan cadangan minimal, maka operasi pasar terbuka akan gagal. Jika hal ini yang terjadi maka Bank Indonesia masih dapat mengatasinya dengan cara menaikan prosentase wajib cadangan minimalnya menjadi 22%.

2.      Kebijakan Moneter Kualitatif

Dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum atau lembaga keuangan lainnya baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijakan  moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

            

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian

sumber - organisasi.org